JAGAD.ID – Aturan sertifikasi halal terbaru 2026 lagi ramai karena 17 Oktober 2026 jadi titik krusial buat banyak kategori produk. Di PP Nomor 42 Tahun 2024 ada penahapan yang bikin makanan minuman UMK, kosmetik, produk kimiawi, sampai beberapa kategori obat masuk gelombang wajib halal pada 2026.
Kalau kamu nunggu terlalu lama, risikonya bukan cuma soal label. Ada skema sanksi administratif yang bisa berujung denda dan penarikan barang dari peredaran.
Aturan sertifikasi halal terbaru 2026 menetapkan batas penahapan wajib halal sampai 17 Oktober 2026 untuk UMK pada produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan.
Daftar Isi :
- Kenapa 2026 jadi “tahun panas” wajib halal
- Aturan sertifikasi halal terbaru 2026 yang paling wajib kamu hafal
- Apa yang berubah dan terasa “baru” menjelang 2026
- Timeline proses yang realistis untuk UMK
- Sanksi kalau nekat jual produk wajib halal tanpa sertifikat
- Program SEHATI 2026 yang bikin pencarian melonjak
- Checklist cepat: produk kamu wajib halal 2026 atau belum
- Cara paling aman mengurus sertifikasi halal menjelang 2026
- Klarifikasi miskonsepsi yang paling sering bikin panik
- Dampak ke bisnis dan strategi Google Discover
- FAQ aturan sertifikasi halal terbaru 2026
- Kesimpulan yang bisa langsung dipakai
Kenapa 2026 jadi “tahun panas” wajib halal
PP 42 Tahun 2024 menegaskan penahapan wajib halal berjalan bertahap. Tahap awal untuk usaha menengah besar pada makanan dan minuman berakhir 17 Oktober 2024.
Nah yang bikin tegang itu tahap UMK. Untuk usaha mikro dan kecil pada makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, penahapan berakhir 17 Oktober 2026.
Bukan cuma itu. Di pasal yang sama ada batas untuk produk dari luar negeri pada kategori makanan dan minuman yang ditetapkan paling lambat 17 Oktober 2026.
Pada 2026 juga ada penahapan untuk kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta beberapa kategori obat dan suplemen yang berakhir 17 Oktober 2026.
Aturan sertifikasi halal terbaru 2026 yang paling wajib kamu hafal
Ini bagian yang paling sering jadi pertanyaan dan paling sering bikin salah paham. Kita pecah jadi daftar yang gampang dipakai buat cek cepat.
1) UMK makanan minuman wajib siap sebelum 17 Oktober 2026
Kalau bisnis kamu UMK dan produknya makanan atau minuman, deadline penahapan berakhir 17 Oktober 2026. Itu artinya lewat tanggal itu, status “belum halal” bisa berisiko kena penertiban dan sanksi administratif.
Banyak media menulis “18 Oktober 2026” karena efek hitung hari setelah batas penahapan. Rujukan regulasinya tetap menyebut tanggal 17 Oktober 2026.
2) Kosmetik, produk kimiawi, dan rekayasa genetik ikut gelombang 2026
Di PP 42 Tahun 2024 Pasal 161, kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik masuk penahapan dari 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2026.
Buat brand skincare lokal, reseller, sampai importir kosmetik, ini alarm keras. Banyak pemberitaan 2025 sampai awal 2026 menekankan kewajiban yang makin luas pada Oktober 2026.
3) Obat dan suplemen punya timeline berbeda
Ada beberapa kelompok. Obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan masuk penahapan sampai 17 Oktober 2026.
Obat bebas dan obat bebas terbatas sampai 17 Oktober 2029. Obat keras tertentu sampai 17 Oktober 2034.
4) Barang gunaan juga ikut kena
PP 42 Tahun 2024 juga memuat penahapan barang gunaan kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris sampai 17 Oktober 2026. Ada juga beberapa kategori peralatan rumah tangga dan perlengkapan kantor yang punya batas sama.
Karena itu, isu “wajib halal bukan cuma makanan” makin sering muncul di media. Lembaga dan media ekonomi juga menekankan perluasan cakupan ini.
Apa yang berubah dan terasa “baru” menjelang 2026
Di lapangan, yang terasa baru bukan cuma deadline. Ada penguatan mekanisme self declare untuk UMK dan pengaturan teknis yang lebih rinci.
Self declare makin dipertegas buat UMK
Peraturan BPJPH Nomor 5 Tahun 2025 menegaskan kewajiban bersertifikat halal untuk UMK bisa didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha. Pernyataan ini dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan BPJPH.
Di aturan yang sama, mekanisme pendampingan PPH jadi bagian penting. Jadi bukan sekadar “ngisi form” lalu selesai.
Kriteria UMK untuk jalur pernyataan halal dipertegas
Peraturan BPJPH Nomor 5 Tahun 2025 mengatur kriteria UMK yang bisa pakai jalur pernyataan halal. Contohnya produk tidak berisiko atau memakai bahan yang sudah dipastikan halal, dan proses produksi sederhana.
Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 juga memuat kriteria praktis. Misalnya punya NIB skala mikro kecil dan omzet tahunan paling banyak Rp15 miliar dengan pernyataan mandiri.
Sanksi administratif bisa berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, sampai penarikan barang dari peredaran.
Timeline proses yang realistis untuk UMK
Banyak yang takut prosesnya lama. Di dokumen BPJPH, ada batas waktu yang jelas untuk beberapa tahap.
10 hari untuk pendampingan PPH
Pendampingan PPH diselesaikan paling lama 10 hari sejak permohonan disampaikan oleh UMK. Tahapnya meliputi verifikasi dan validasi pernyataan halal.
1 hari sidang fatwa dan 1 hari terbit sertifikat
Setelah dokumen diterima, Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan paling lama 1 hari. Lalu BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 1 hari sejak penetapan diterima.
Catatan pentingnya ada di sini. Batas waktu ini sangat bergantung pada kelengkapan data dan kesiapan bahan serta proses.
Sanksi kalau nekat jual produk wajib halal tanpa sertifikat
Ini bagian yang sering di-skip. Padahal menjelang 2026, pengawasan dan penertiban berpotensi makin ketat karena tenggat makin dekat.
Jenis sanksi administratif yang perlu kamu tahu
Di PP 42 Tahun 2024 ada bab sanksi administratif. Untuk pelaku usaha, sanksi bisa berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan Sertifikat Halal pada pelanggaran tertentu.
Ada juga mekanisme penarikan barang dari peredaran. Bahkan penarikan bisa diberi batas waktu pelaksanaan, dan dilakukan di bawah pengawasan BPJPH.
Angka denda yang sering luput dibahas
Di bagian sanksi administratif, ada ketentuan denda administratif “paling banyak Rp2.000.000.000,00”. Angka ini muncul pada pengaturan denda administratif dalam bab sanksi.
Besaran final tetap mengikuti ketentuan yang berlaku pada penerapannya. Tapi angka maksimum ini cukup buat jadi alarm risiko.
Program SEHATI 2026 yang bikin pencarian melonjak
Kalau kamu ngerasa topik ini makin sering muncul di timeline, itu masuk akal. BPJPH mengumumkan kuota besar Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI untuk 2026.
Kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis
BPJPH menyebut kuota program SEHATI 2026 mencapai 1,35 juta sertifikat. Program ini ditujukan untuk UMK dan memakai skema self declare dengan pendampingan.
Media arus utama juga mengulang angka dan syarat kunci seperti NIB dan omzet maksimal. Ini sinyal minat publik besar karena peluang gratisnya nyata.
Kenapa ini penting untuk strategi 2026
Program gratis itu bukan sekadar bantuan biaya. Ini cara paling aman buat UMK yang masih ragu, supaya bisa selesai sebelum deadline tanpa beban besar.
Kalau kamu pelaku UMK makanan minuman, ini jalur yang paling rasional untuk dikejar dari sekarang. Soalnya makin dekat deadline, antrean pendampingan bisa makin padat.
Checklist cepat: produk kamu wajib halal 2026 atau belum
Pakai checklist ini buat self audit. Biar keputusan kamu nggak pakai perasaan.
Wajib siap 2026
-
Makanan dan minuman UMK.
-
Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan untuk UMK pada tahap yang sama.
-
Kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik.
-
Suplemen kesehatan, obat bahan alam, dan obat kuasi.
-
Barang gunaan kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris.
Bukan 2026 tapi tetap wajib di fase setelahnya
-
Obat bebas dan obat bebas terbatas sampai 2029.
-
Obat keras tertentu sampai 2034.
Cara paling aman mengurus sertifikasi halal menjelang 2026
Ini pendekatan editor Google News dan Googlebot friendly. Fokusnya langkah praktis dan minim risiko salah jalur.
1) Bereskan legalitas dasar dulu
Punya NIB itu sering jadi syarat kunci untuk jalur UMK. Dokumen pedoman BPJPH menuliskan NIB skala mikro kecil sebagai kriteria.
Kalau belum punya, urus dulu NIB. Setelah itu baru rapikan data usaha dan daftar produk.
2) Rapikan bahan dan pemasok
Kunci self declare itu bahan harus jelas halal. Di kriteria BPJPH, produk pakai bahan yang sudah dipastikan halal dan proses produksinya sederhana.
Kalau kamu pakai bahan hewani, pastikan sumbernya dari produsen atau rumah potong yang sudah bersertifikat halal. Ini disebut dalam kriteria produk tertentu pada aturan BPJPH.
3) Siapkan alur produksi yang “mudah diverifikasi”
Produksi sederhana itu bukan berarti asal. Intinya alur proses dan alatnya mudah dicek, dan tidak tercampur bahan haram.
Kalau dapur kamu campur produk halal dan non halal, risiko gagal makin tinggi. Jadi pisahkan area dan alat sedari awal.
Kalau kamu UMK dan masuk kriteria, jalur SEHATI bisa memangkas biaya. BPJPH sudah buka kuota 1,35 juta untuk 2026.
Titik pentingnya jangan menunggu mendekati Oktober 2026. Program bisa kuota habis atau antrean pendampingan makin panjang.
Klarifikasi miskonsepsi yang paling sering bikin panik
Bagian ini penting buat mencegah hoaks. Banyak konten viral suka “menggenapkan” informasi jadi clickbait.
“Mulai 2026 semua produk ilegal kalau belum halal”
Yang benar, ada penahapan per kategori. Untuk UMK makanan minuman, batas penahapan sampai 17 Oktober 2026.
Tapi untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, batasnya beda. Jadi jangan samakan semua kategori.
“Self declare itu asal klik setuju”
Self declare tetap ada verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH. Ada batas waktu dan alur yang jelas.
Kalau data bahan dan proses amburadul, tetap bisa mentok. Jadi konsepnya memudahkan, bukan menghapus standar.
Dampak ke bisnis dan strategi Google Discover
Konten Discover suka topik yang relevan dengan keresahan massal. 2026 itu momen puncak karena banyak kategori habis masa penahapan di tanggal yang sama.
Di media, narasinya sudah bergeser dari “wajib halal makanan” ke “wajib halal makin luas”. Itu bikin topik ini terus naik lagi setiap ada update kuota SEHATI atau pengawasan.
Kalau kamu pemilik brand, ini juga peluang. Sertifikat halal sering dipakai marketplace dan ritel sebagai syarat masuk. Pedoman BPJPH juga menyebut akses pasar jadi salah satu manfaat.
FAQ aturan sertifikasi halal terbaru 2026
Kapan deadline wajib halal untuk UMK makanan dan minuman
Batas penahapan untuk UMK pada makanan minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sampai 17 Oktober 2026.
Apakah kosmetik wajib halal pada 2026
Kosmetik masuk penahapan dari 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2026. Jadi 2026 itu batas penahapannya.
Apakah obat semuanya wajib halal 2026
Tidak semuanya. Obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen sampai 17 Oktober 2026, tapi obat bebas sampai 2029 dan beberapa obat keras sampai 2034.
Kalau belum punya sertifikat halal setelah deadline, apa risikonya
Ada sanksi administratif yang bisa berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat, dan penarikan barang dari peredaran pada kondisi tertentu.
Program sertifikat halal gratis 2026 itu beneran ada
BPJPH mengumumkan program SEHATI 2026 dengan kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis untuk UMK.
Kesimpulan yang bisa langsung dipakai
Aturan sertifikasi halal terbaru 2026 intinya bukan cuma soal makanan. PP 42 Tahun 2024 menaruh banyak kategori pada batas 17 Oktober 2026.
Kalau bisnis kamu kena 2026, strategi terbaik itu mulai beresin data dari sekarang dan incar jalur yang paling cocok. Buat UMK, SEHATI 2026 jadi jalan cepat karena kuotanya besar dan skemanya self declare dengan pendampingan.
